AMP2K menggelar demo di depan pintu masuk gerbang Polda Sumut

Medan - PKR

Dilansir dari. Fkwi Medan,FkwiSebanyak 12 tuntutan disampaikan di depan pintu gerbang Polda Sumut "kami menginginkan proses hukum tetap dilanjutkan atas dugaan permainan PPPK 2024 terhadap siapapun yg terlibat atas dugaan suap .

Panjur Rohman selaku kordinator aksi saat menyampaikan orasinya mengatakan " jangan ada yang di tutup-tutupi sehingga masyarakat tahu siap yang telah menzolimi para pelamar PPPK 2023.karna kami menduga masih banyak yang ikut serta dalang permainan PPPK yang belum tersentuh hukum" jelas Panjur Rohman.

Saat demo berlangsung AMP2K di terima oleh perwakilan Unit Tipikor Polda Sumut. Beliau mengatakan bahwa proses hukum kasus ini sedang berlanjut dimana 6 tersangka sudah di limpahkan ke Kejatisu dan 1 tersangka masih dalam proses penyelidikan.

12 tuntutan aksi mahasiswa dan pemuda Madina yang tergabung dalam AMP2K.

1.meminta Kapoldasu untuk memeriksa Bupati dan wakil bupati Madina dengan serius dan transparansi karena di duga kuat Bupati adalah salah satu dalang kasus pemerasan dan penerima suap cash serta abuse of power CASN PPPK Madina 2023.

2.meminta Kapolda Sumut memeriksa kadis, Kabid, kasi dan staf di lingkungan dinas kesehatan Madina terkaitan dugaan kasus pemerasan dan suap PPPK 2023.

3.meminta Kapolda Sumut untuk memeriksa semua ASN di lingkungan Dinas pendidikan Madina terkait dugaan keterlibatan kasus pemerasan dan suap PPPK 2023 Madina

4.meminta APH untuk serius dalam memeriksa dugaan kasus suap PPPK Madina 2023

5.meminta Kapolda Sumut untuk memeriksa sekretaris daerah Madina dan kepala Dinas lainnya yang terlibat dalam kasus PPPK Madina 2023.

6.meminta Kapolda Sumut untuk memeriksa seluruh anggota DPRD Madina yang ikut terlihat dugaan kasus suap dan pemerasan PPPK Madinah 2023.

7.meminta Kapolda Sumut memeriksa staf ahli Ketua DPRD Madina karna diduga kuat ikut serta dalam kasus suap dan pemerasan PPPK Madina 2023.

8.meminta kepada APH untuk serius dan transparansi dalam menangani proses hukum dugaan kasus suap dan pemerasan PPPK Madina 2023 terhadap ketua DPRD Madina yang saat ini sudah di tetapkan sebagai tersangka.

9.meminta kepada Kapolda Sumut untuk segera menangkap,/menahan ketua DPRD Madina yang sudah di tetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap dan pemerasan PPPK Madina 2023.

10.meminta Kapolda Sumut memeriksa Kabid Dikdas pendidikan Madina.

11.meminta Kapolda Sumut untuk jangan menutup nutupi siapapun yang terlibat .tangkap dan proses hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia

12.meminta kepada Kapolda Sumut untuk tidak tebang pilih memproses kasus PPPK di Madina.

Secara terpisah masyarakat Madina yang di wakili oleh bapak Agus saat di konfirmasi mengatakan kepemimpinan Bupati kabupaten Mandailing Natal.H.M. Jakfar Suheri NST dan wakil Bupati. Atika Azmi Utami NST.telah gagal dalam memimpin kabupaten Mandailing Natal, yang mana banyak sekali (ASN) bagian strategis di pemerintahan Madina menjadi terperiksa di mapolda Sumut, buktinya sekarang saja yang sudah ditahan di mapolda Sumut dan sebagian sudah di limpahkan ke Kejatisu 6 orang, yang lainnya menyusul.

Selain itu ungkap beliau banyaknya program yang di janjikan tetapi tidak terealisasi, jangankan program baru program yang lama hanya melanjutkan saja untuk di sempurnakan tidak di lakukan. Bagaimana ini ungkap beliau dengan nada keras

Apalagi ketua DPRD kabupaten Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis yang notabene sebagai pengawas kebijakan pemerintah kabupaten Mandailing Natal yang dipilih oleh rakyat menjadi wakil rakyat di duga ikut terlibat juga, bagaimana ini jika legislatif dan eksekutif sudah dikotori dengan korupsi. Ungkap beliau.

Semoga nantinya kedepan masyarakat jangan memilih pemimpin yang punya karakter korupsi tetapi pilihlah sesuai hati nurani yang tidak karena materi.pemimpin yang mau bekerja tulus ikhlas untuk rakyat dan mau bekerja demi kesejahteraan rakyat kabupaten Mandailing Natal. Pungkasnya. ( Yn)